Mas Dhito Berharap Tak Ada Lagi Kebocoran Pajak

Kediri - Bupati Hanindhito Himawan Pramana bersama pimpinan dewan menandatangani nota persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kediri dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa (5/12/2023).

Dua raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah kabupaten Kediri dengan kalangan dewan itu yakni raperda mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta raperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca juga: Mas Dhito Targetkan Tiap Tahun Bangun Satu Pasar Tradisional

Mas Dhito sapaan akrab bupati Kediri menyebut raperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kediri.

Raperda pajak dan retribusi daerah tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

"Ini mengingat banyaknya kebocoran PAD dari pajak yang selama ini seharusnya kita dapatkan tapi belum kita atur, ” katanya usai sidang paripurna di DPRD Kabupaten Kediri.

Dengan adanya aturan mengenai pajak dan retribusi, pemerintah dapat memaksimalkan PAD dan diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Kediri.

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

Dalam sidang paripurna itu, Mas Dhito mengungkapkan adanya informasi mengenai tawar menawar termasuk pihak yang mencoba mencatut nama bupati maupun dinas terkait untuk meminta upeti dalam pengurusan perizinan.

Pihaknya berharap kepada kalangan dewan untuk membantu pemerintah daerah dengan menyampaikan informasi bilamana mendapatkan informasi termasuk bukti adanya pihak yang mencoba melakukan pungli.

Baca juga: Pangdam Brawijaya Sambut Kedatangan Presiden di Trenggalek

“Karena kami sedang fokus memutus mata rantai pungli yang selama ini terjadi, ” ungkapnya.

Disisi lain, Mas Dhito juga mengungkapkan adanya raperda PPNS, nantinya ketika ada tindak pidana di ruang lingkup pemerintah maupun yang diamanatkan undang-undang, PPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Hal senada turut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Dodi Purwanto. Ia berharap seluruh PNS bisa lebih taat terhadap peraturan, khususnya di Kabupaten Kediri. Terlebih untuk proaktif dalam menjalankan kinerjanya.

“Harapannya ini bisa menjadi rambu-rambu bagi PNS untuk meningkatkan kinerja dan lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya, ” tandasnya. (adv/PKP)